 |
| Komisaris Utama PT. BPR, Ir. Hj. Nurmah |
PT Bank
Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pesisir Akbar yang berkantor pusat di Desa Tente
Kecamatan Woha, pada 2014 ini siap untuk mengembangkan sayap usahanya di luar
Kabupaten Bima. Saat ini PT. BPR sudah memiliki nasabah yang merata di 191 desa
di 18 kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Bima.
Tak heran, Bank
yang sudah 6 tahun beroperasi di Bima ini bertekad untuk segera memiliki cabang
usaha di luar Bima. Seperti di Kabupaten Dompu dan Sumbawa.
Demikian menurut Komisaris Utamanya, Ir. Hj. Nurmah ketika mengisi sambutan di
acara Family Gathering Bank Pesisir Akbar, pada Selasa (14/1) di Pantai Kalaki,
Bima.
Nurmah optimis
bahwa di 2014 ini PT. BPR akan memiliki Cabang di Dompu dan Sumbawa, karena
segala bentuk sosialisasi yang berkaitan dengan Visi Misi, maupun gambaran
tentang potensi perkreditan di PT. BPR sudah dilakukan di dua Kabupaten
tersebut. “Kita sekarang tinggal menunggu persetujuan dari Bupati (Dompu dan Sumbawa),” katanya di depan ratusan nasabah dan
pegawainya yang menghadiri acara Family Gathering.
Menurut Rahmah,
yang juga merupakan isteri dari Kepala Dinas Kelautan Kota Bima ini, bahwa
optimismenya didasarkan pada fakta yang ada. Ia menilai PT. BPR tidak kalah
saing dengan badan usaha lain yang sejenis.
Terbukti dengan jumlah nasabah dan asset yang sudah mampu mereka rangkum
hingga kini.
Di kesempatan
yang sama, salah seorang Komisaris PT. BPR, M. Fahmi Amini mengklaim bahwa di
Tahun 2013 kemarin, PT. BPR telah mampu mengumpulkan asset sebesar 40 M, dengan
total laba sebesar 1.5 M. Dan tidak menutup kemungkinan di 2014 ini, PT. BPR
mampu membuat pencapaian yang lebih besar lagi. Mensyukuri prestasi ini, Fahmi
menjanjikan di 2014 akan ikut memberlakukan program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) bagi para pegawainya.
Untuk
diketahui, saham utama dari PT. BPR, Bank Pesisir Akbar ini berasal dari
Kementerian Kelautan, dan PT. BPR berada langsung di bawah binaan Kementerian
Kelautan. Awalnya, PT. BPR ini didirikan berdasarkan banyaknya temuan yang membuktikan
bahwa kebanyakan petani dan nelayan yang berada di pesisir tidak ‘dipercaya’
sebagai debitur oleh bank-bank lain. Maka untuk mengupayakan pemberdayaan
ekonomi pesisir dalam mengembangkan usahanya, Kementerian Kelautan mendirikan
PT. BPR. [Adn]
No comments:
Post a Comment