Camat : Kecamatan Woha Memang ‘Diperlakukan Khusus'

Camat Woha, Drs. Dahlan

Aura ibukota sudah mulai nampak di Kecamatan Woha! Demikian tegas Camat Woha, Drs. Dahlan kepada Jompa Mbojo ketika berbincang di Kantornya (4/12). Ia pun menunjuk Gedung Paruga Na’e yang dibangun beberapa tahun silam di Desa Talabiu itu sebagai embrio ikon ibukota.

Terlebih lagi menurut Dahlan, auranya akan semakin nampak jika menilik keberadaan ‘Lembaga Vertikal’ Pemkab di Woha. Seperti, Badan Pusat Statistik dan Pusat Karantina Ikan, sementara dinas-dinas lainnya sudah dalam proses pembebasan lahan.

“Dari 18 Kecamatan di Kabupaten Bima. Baru Woha, lhoh! Yang mempunyai blue print Tata Ruang Kota” Imbuhnya. Kemudian, Dahlan mencontohkan ‘perlakuan khusus’ lainnya terhadap Woha adalah adanya Program Komunitas Hijau yang sekarang digarap di Lapangan Bola Talabiu. Ditegaskannya, Woha terhadap program tersebut bukanlah sebagai Pilot Project, tetapi program tersebut sengaja dikhususkan untuk Woha. “Woha memang diperlakukan khusus, kok!” Lanjutnya.

Menurut Dahlan, Pemindahan ibukota sebenarnya sudah tidak lagi menarik untuk diperbincangkan.

Ya! Ketok palu yang meresmikan Kecamatan Woha sebagai Ibukota Kabupaten Bima memang sudah lama bertalu. Desakan banyak tokoh untuk menyegerakan pemindahan Ibukota Kabupaten Bima itupun bukan pula isu baru.

Yang menarik adalah, masih saja banyak masyarakat yang mengira bahwa Pemkab Bima belum memiliki cukup dana untuk mendukung pemindahan, sehingga bagi mereka dinilai lamban. Belum lagi ada yang lantas iseng berpikir pihak Pemkab yang kurang serius. Bahkan ada yang ekstrim berspekulasi tentang adanya tarik ulur beberapa kelompok yang berkepentingan dengan perputaran uang, barang dan jasa.

“Anggaran itu ada. Jadi bukan persoalan anggaran. Masalahnya, belum ada perangkat aturan tata ruang dari pusat (yang akan meligitimasi pemda untuk leluasa membangun sarana dan prasarana ibukota, Red). Itu saja yang menjadi masalah, bukan yang lain-lainnya” Pungkas Camat Woha tersebut sambil tersenyum ketika menanggapi isu anggaran dan yang lain-lainnya.

“Usulan tata ruang itu sudah lama diajukan ke pusat. Sudah sampai Mendagri melalui Bapak Gubernur (NTB, Red). Sekarang tinggal menunggu keputusan Menteri PU” Lanjut Dahlan kemudian. [Mus]