Pembebasan Lahan Bandara Palibelo, Pemprov Sharing Dana

Pembebasan lahan pelebaran dan perpanjangan landasan pacu Bandar Udara Sultan Salahuddin Palibelo Kabupaten Bima, nampaknya menemui titik terang, setelah sebelumnya muncul ketidaksepahaman antara pemerintah dan masyarakat terkait harga lahan.

Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2007 silam Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana perpanjangan runway Bandar Udara tersebut. Alasan membeli lahan sesuai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), menjadi aral tertundanya pembangunan sarana transportasi udara. Kabarnya, masyarakat menjual lahannya seharga Rp10 juta perare sehingga ‘tidak terbeli’ oleh Pemkab Bima.

Namun kini, Pemerintah Provinsi NTB telah ‘campur tangan’ dalam pelebaran dan perpanjangan landasan pacu bandar udara Sultan Salahuddin Palibelo. Sebagaimana hasil rapat lintas pemerintah daerah yang dilakukan baru-baru ini, Pemprov NTB mengalokasikan bantuan Rp1,5 miliar untuk pembebasan lahan dimaksud. Sementara sisanya, Pemprov membebankan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Bima.

Sekda Kabupaten Bima, Drs.H. Masykur H.MS baru-baru ini menegaskan, pembebasan lahan jadi masalah dalam menyambut mega proyek yang dialokasikan dalam APBN tersebut. Berdasarkan pengalaman, masyarakat menjual harga lahannya diatas NJOP. Lantaran dihadapkan dengan spekulan tanah, lanjut Sekda, pihaknya harus menyesuaikan harga di lapangan sehingga membutuhkan anggaran besar. “Untuk sekitar 10 Hektare dibutuhkan Rp30 Milyar. Angka tersebut belum termasuk pembangunan sarana pendukung bandara lainnya,” urai Masykur.

Agar mendapat dukungan penuh dari Pemprop NTB, jelasnya, dukungan moral juga dibutuhkan dari anggota DPRD Dapil VI untuk mendorong eksekutif, sehingga keberadaan Bandara Sultan Salahudin Bima yang representatif, akan mendukung perkembangan Bandara Internasional Lombok (BIL) serta investasi di NTB.

Di tempat yang sama, Asisten I Setda Pemkab Bima, Drs. H. Abdul Manaf menambahkan, beberapa bulan lalu sempat digelar rapat koordinasi antara Pemerintah Propinsi NTB, Pemerintah Kota dan Kabupaten Bima dan disepakati sharing anggaran. Hasilnya, Pemerintah Provinsi menyetujui kucuran dana Rp1,5 Milyar, sementara Pemkab Bima dan Pemkot dijatahi porsi aanggaran Rp1,1 Milyar. Terhadap kesepakatan tersebut, pihaknya belum siap lantaran APBD 2010, telah diketok, sehingga harapan berikutnya pada APBD Perubahan.

Langkah lain, perlu adanya koordinasi pemantapan dengan Pemkot Bima, termasuk kesiapan anggaran. “Masih perlu pembicaraan panjang untuk urusan ini. Apalagi, harapan sama juga disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Dompu,” harapnya. (Joe)