text-align: left;"> KAMPUNG MEDIA "JOMPA - MBOJO" KABUPATEN BIMA: Pembicaraan Pembebasan Lahan Bandara, Final
Info

SELAMAT DATANG

Di Kabupaten Bima, Komunitas Kampung Media pertama yang dibentuk yakni, JOMPA MBOJO. Pasca dikukuhkan di Kantor Camat Woha pada tahun 2009, Kampung Media JOMPA MBOJO secara langsung membangun komunikasi dengan DISHUBKOMINFO Kab. Bima. Pada Jambore Kampung Media NTB (15/9/2012), JOMPA MBOJO mendapatkan penghargaan pada kategori “The Best Promotor”, yang merupakan penilaian tentang peran serta Pemerintah Daerah dalam menunjang segala kegiatan Komunitas Kampung Media, dan juga dinobatkan sebagai DUTA INFORMASI.

Sekilas Tentang Admin

Bambang Bimawan, tapi biasa dipanggil Bimbim.

Thursday, 6 October 2011

Pembicaraan Pembebasan Lahan Bandara, Final


Foto : Wagub NTB bersama rombongan Muspida meninjau
areal perpanjangan run way Bandara Sultan Salahuddin Bima. (Suara NTB/ris)

Setelah melewati pembahasan alot, negosiasi harga pembebasan lahan perluasan Bandara Sultan M. Salahuddin Bima antara pemerintah Kabupaten Bima dan warga pemilik lahan mencapai titik temu.

Rapat yang dihadiri Bupati Bima H.Ferry Zulkarnain, ST, Wakil Bupati Bima Drs. H. Syafrudin HM. Nur, M.Pd, Sekda Drs. H. Masykur HMS, para asisten dan Kabag Setda Kabupaten Bima, Kepala Bandara Sultan Hasanuddin, Camat Woha, Belo, Palibelo, para pemilik lahan dan instansi terkait mengatakan luas keseluruhan lahan 28 orang warga tersebut yaitu 10,02 Ha yang akan dibebaskan bagi kepentingan perluasan landasan pacu (runway) Bandara Salahuddin.


Kabag Humas dan Protokol Setyda Kabupaten Bima Drs. Aris Gunawan yang ditemui diruangannya mengatakan, Bupati menyatakan pertemuan ditujukan guna membahas pembebasan lahan untuk pelebaran bandara. Bandara Salahuddin memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian dan derap langkah pembangunan Kabupaten Bima.

Disamping itu, perluasan runway diniatkan semata-mata untuk mengantisipasi ledakan penumpang yang semakin meningkat setiap harinya, sehingga frekuensi penerbangan pesawat makin banyak. Karena itu diperlukan landasan pacu yang lebih luas agar dapat didarati pesawat berbadan lebar.

Sesuai Keppres, Bupati mengaku, pembebasan lahan tersebut termasuk kategori kepentingan umum, sehingga harga harus sesuai dengan nilai jual obyek pajak (NJOP), dan apabila dalam perkembangannya tidak ada kesesuaian para pemilik lahan, Bupati mempersilahkan untuk menggugat pemerintah di pengadilan karena pemerintah mempunyai hak paksa untuk mencabut tanah tersebut. "Setelah melalui perundingan yang alot, akhirnya ditemui titik temu pada angka Rp 3,5 juta/are, dan para pemilik lahan yang diwakili oleh Syarifuddin Anwar akhirnya menyetujui angka tersebut," ujarnya.

Terkait pembayaran kompensasi harga lahan, akan dibayarkan sesuai luas lahan yang ada dalam sertipikat, dan bagi lahan yang hanya mempunyai SPPT pajak, akan dilakulan pengukuran ulang oleh instansi terkait.

Untuk kepentingan perluasan runway, akan dilakukan sharing pembiayaan bagi pembebasan lahan, dimana Pemerintah Provinsi NTB akan mengalokasikan dana senilai Rp. 1,5 milyar, Pemkab dan Pemkot Bima masing-masing akan mengalokasikan Rp. 1,1 milyar, sehingga pembebasan lahan ini menyerap dana Rp.3,7 milyar. "Sedangkan penyediaan infrastruktur landasan akan menjadi tanggung jawab Departemen Perhubungan RI," tambahnya. Joe

No comments:

Post a Comment