Telat, Penerbitan Sertifikat P4T Dipertanyakan

Kepala Desa Tente dan Waduwani Kecamatan Woha, mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima, menanyakan sertifikat hasil dari program P4T. Kades Tente, Try Saptono mengatakan ada 52 orang warga Desa Tente yang mengajukan sertifikasi tanah lewat program P4T sejak dua tahun lalu. Sejumlah warga Tente itu telah mengajukan bahan persyaratan termasuk dengan uang sekitar Rp350 ribu perorang. Namun, sertifikat itu hanya sebuah mimpi. “Saya heran dengan kinerja BPN ini, bahan diajukan sudah dua tahun silam termasuk dengan uangnya telah diberikan kepada petugas BPN,” papar Try Saptono, kemarin di Kantor PBN.

Akibat lambatnya realisasi sertifikat tersebut, dirinya selalu ditanya bahkan lebih sadis lagi dituding sudah memakan uang sertifikat oleh warganya. Dia cukup maklumi kecurigaan warga. Bahkan untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat itu, selaku Kades secara intensif mendatangi kantor BPN Bima dengan anggaran sendiri karena dari pada difitnah.

“Bahkan saya minta, kalaupun sertifikatnya belum jadi maka kembalikan bahan dan uang warga saya. Kan ini habis persoalan, saya tidak lagi dituding telah menghabiskan uang sertifikasi itu,” kesal Tri Saptono di kantor BPMDes kemarin.

Demikian pula halnya dengan warga Desa Waduwani. Sebanyak 27 warga yang mendapatkan program P4T dengan biaya pembuatan sertifikat sebesar Rp350 ribu/orang, program penerbitan sertifikat sawah, rumah maupun kebun.

“Kami capek datang tagih janji pegawai BPN Bima ini, setiap hari datang tanya terus. Kami sangat kecewa sikap pegawai Badan Pertanahan itu. Kedatangan kami di BPN ini tidak cukup hanya sekali dan pasti berkali-kalli,” kesal Ramli Junaid kades waduwani.

Bagaimana Tangggapan BPN Bima, salah seorang petugas nya H Safri, SH mengatakan, dari bahan yang sudah diajukan warga Tente dan Waduwani, sudah ada yang naik. Bahkan saat sekarang sedang dalam proses pengumuman. Kata dia, sebagian yang diusulkan itu dikembalikan karena syarat-syaratnya tidak lengkap seperti SPPT yang ditunjukan harus SPPT 2010, ada juga yang sudah ajukan bahan dan harus ada surat penyerahan serta harus ada surat jual beli.

“Bukan karena pihak kami sengaja namun masih ada beberapa sarat yang belum dicukupi oleh para pemohon dan ada juga yang sudah naik tinggal menunggu jatuh saja,” jelas H Safri, di ruang kerjanya. Seraya menghimbau kepada kedua kades itu untuk tetap bersabar. (Bim)