Pemindahan Ibukota Kabupaten Bima di Kecamatan Woha serta desakan pembangunan infrastruktur ibukota Kabupaten Bima, mengemuka pada sidang paripurna penyampaian hasil reses yang digelar DPRD Kabupaten Bima, Senin (7/1).
Desakan itu muncul saat penyampaian hasil reses anggota DPRD Kabupaten Bima Daerah Pemilihan (Dapil) II seperti yang disampikan anggota dewan pelapor Ahmad Yani Umar, Sei, MPd pada pointer terdepan penyampaian aspirasi masyarakat.
Dalam pointer pertama yang dibacakan Ahmad Yani terungkap keinginan kuat dari masyarakat di wilayah Dapil II khususnya di Kecamatan Woha yang mendesak pemerintah (eksekutif) agar segera melaksanakan pembangunan infrastruktur ibukota Kabupaten, sesuai dengan janji politik Bupati Bima, H Ferry Zulkarnaen ST.Menurut Yani, desakan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat di kecamatan Woha saat sejumlah anggota DPRD di Dapil tersebut melaksanakan reses. Seperti yang disampaikannya, masyarakat diwilayah tersebut sangat berharap pada pemerintah Kabupaten Bima untuk segera mungkin merealisasikan janji politik yang terucap dalam aplikasi nyata. Sebabnya, masyarakat diwilayah itu sudah siap menyongsong pemindahan ibukota kabupaten Bima.
Dirinya juga mengatakan disamping janji politik Bupati, dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima juga tertuang program pemindahan ibukota Kabupaten Bima diwilayah Kecamatan Woha pada kurun waktu 2011-2012. “Kapan realisasinya, kami selaku dewan sifatnya hanya menunggu saja, “ujarnya yang diiyakan anggota dewan lainya.
Sebab lainya kata dia, banyak perubahan ekonomi yang terlihat di wilayah tersebut, yang berdasar pada asumsi akan dijadikannya kecamatan Woha sebagai ibukota Kabupaten Bima. sejumlah perubahan lainpun semakin nampak, sehingga mestinya pemerintah dapat menyelaraskan sesegera mungkin program pemindahan dimaksud, terutama sekali adanya keinginan membangun infrastrukur lebih awal.
Seperti yang disampaikan anggota DRPD lainnya, Nurdin Amin bahwa pemindahan ibukota kabupaten, tidak hanya berdasar atas desakan masyarakat. Tetapi harus lahir dari sebuah tanggung jawab pemerintah untuk segera mengaplikasikannya. Baik sebagai tanggung jawab politik pun sebagai tanggung jawab administrasi dalam menyelesaikan program kerja yang telah dihajatkan. (Joe)
Desakan itu muncul saat penyampaian hasil reses anggota DPRD Kabupaten Bima Daerah Pemilihan (Dapil) II seperti yang disampikan anggota dewan pelapor Ahmad Yani Umar, Sei, MPd pada pointer terdepan penyampaian aspirasi masyarakat.
Dalam pointer pertama yang dibacakan Ahmad Yani terungkap keinginan kuat dari masyarakat di wilayah Dapil II khususnya di Kecamatan Woha yang mendesak pemerintah (eksekutif) agar segera melaksanakan pembangunan infrastruktur ibukota Kabupaten, sesuai dengan janji politik Bupati Bima, H Ferry Zulkarnaen ST.Menurut Yani, desakan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat di kecamatan Woha saat sejumlah anggota DPRD di Dapil tersebut melaksanakan reses. Seperti yang disampaikannya, masyarakat diwilayah tersebut sangat berharap pada pemerintah Kabupaten Bima untuk segera mungkin merealisasikan janji politik yang terucap dalam aplikasi nyata. Sebabnya, masyarakat diwilayah itu sudah siap menyongsong pemindahan ibukota kabupaten Bima.
Dirinya juga mengatakan disamping janji politik Bupati, dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima juga tertuang program pemindahan ibukota Kabupaten Bima diwilayah Kecamatan Woha pada kurun waktu 2011-2012. “Kapan realisasinya, kami selaku dewan sifatnya hanya menunggu saja, “ujarnya yang diiyakan anggota dewan lainya.
Sebab lainya kata dia, banyak perubahan ekonomi yang terlihat di wilayah tersebut, yang berdasar pada asumsi akan dijadikannya kecamatan Woha sebagai ibukota Kabupaten Bima. sejumlah perubahan lainpun semakin nampak, sehingga mestinya pemerintah dapat menyelaraskan sesegera mungkin program pemindahan dimaksud, terutama sekali adanya keinginan membangun infrastrukur lebih awal.
Seperti yang disampaikan anggota DRPD lainnya, Nurdin Amin bahwa pemindahan ibukota kabupaten, tidak hanya berdasar atas desakan masyarakat. Tetapi harus lahir dari sebuah tanggung jawab pemerintah untuk segera mengaplikasikannya. Baik sebagai tanggung jawab politik pun sebagai tanggung jawab administrasi dalam menyelesaikan program kerja yang telah dihajatkan. (Joe)
No comments:
Post a Comment