Pembangunan Ibukota Bima Butuh Rp800 Miliar

Lokasi Pembangunan Kantor Bupati Bima di Kec.Woha

Pembangunan infrastruktur Pemerintahan Kabupaten Bima di Kecamatan Woha, tidak serta merta dilaksanakan dalam waktu singkat. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, akan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bima, Ir. Nggempo, yang ditemui usai acara seminar RDTR di aula Kantor Camat Woha, Rabu (6/6) mengatakan, semangat pemindahan Ibukota Kabupaten Bima di Kecamatan Woha, telah diwujudkan pemerintah kendati dilakukan secara bertahap. Memulai tahapan pembangunan, pihaknya telah melakukan penimbunan di areal pembangunan Kantor Bupati Bima di Desa Dadibou. “Sebagaimana telah direncanakan, pembangunan ibukota Kabupaten Bima akan berlangsung hingga tahun 2031 kelak,” urainya.

Menurut Nggempo, pembangunan ibukota Kabupaten tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sebagaimana perkiraan hitungan pihaknya, penutasan pembangunan daerah ini membutuhkan biaya sebesar Rp800 miliar. Nah untuk membutuhkan dana dimaksud, lanjutnya, butuh kerja ekstra pemerintah dalam melakukan lobi-lobi di pusat. “Anggaran sebesar ini tak mudah diperoleh selain kelihain kita melakukan pendekatan dengan orang-orang pusat,” paparnya. 

Pihaknya juga sudah merencanakan, selama tiga tahun kedepan akan dianggarkan dana Rp136 miliar untuk pembangunan infrastruktur perkantoran di Kecamatan Woha. Tahun 2012 ini saja, pemerintah Kabupaten Bima telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk pembangunan kantor Bupati Bima. “Insya Allah, pembangunan kantor Bupati akan kita mulai dan anggarannya telah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bima,” jelasnya.

Sementara konsultan Karya Ady Swadaya, Wisnu, yang dipercaya Pemerintah Kabupaten Bima untuk perencanaan rencana detail tata ruang, mengatakan, pihaknya dipercaya pemerintah, tidak pada perencanaan fisik, namun lebih pada aspek administrasi dan hokum tata ruang.

Wisnu menjelaskan, pihaknya dipercaya oleh Pemerintah Kabupaten Bima melakukan pemetaan, agar lahan yang terbatas dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur perkantoran dan sarana lainnya. “Kami belum menyentuh soal  fisik pembangunan. Kami hanya melakukan pemetaan agar lahan yang serba terbatas ini bisa digunakan untuk membangun segala sarana yang dibutuhkan,” paparnya.

Apakah lahan pembangunan Kantor Bupati di Desa Dadibou sudah respresetatif? Menurut Wisnu sudah sangat tepat untuk infrastruktur perkantoran. “Kami sudah meninjau lokasi pembangunannya, dan kami rasa lokasi itu sudah sangat strategis untuk kelanjutan pembangunan ibukota Kabupaten Bima,” tandasnya. JOe