Pihak Disubkominfo sendiri menurutnya telah berusaha keras untuk mendapatkan anggota masyarakat yang mau menangani KIM di setiap kecamatan. Tapi masyarakat memahami KIM seolah-olah sebuah beban. Biaya operasional 1,5 juta per tahun pun tidak mampu menggiurkan minat masyarakat untuk mengelola KIM.
Ketika berbincang santai di ruang kerjanya, Rabu (03/9) kepada Jompa Mbojo Muhaimin sangat menyesalkan penerimaan masyarakat tersebut. “Padahal masyarakat tinggal menerima saja program KIM itu. Kita sudah membawa serta sarana penunjang untuk pengelolaan KIM. Kita sudah tawarkan Biaya operasional pertahunnya. Kita bahkan sudah membuatkan syarat dan perlengkapan administrasinya. Mereka tinggal teken saja dan mengantarnya ke kantor (Dishubkominfo), tapi hasilnya apa?”, Tanyanya retoris.
Hasilnya, dari 18 kecamatan hanya 9 kecamatan yang sudah memiliki pengelola KIM, itupun masih ada yang belum menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi. Generasi muda sekarang lanjut Muhaimin, lebih suka berkoar-koar menyampaikan aspirasinya di jalanan, ketimbang menuangkannya secara terarah melalui tulisan-tulisan di blog KIM.
“Saya heran”, katanya. “Coba mereka menangani KIM, mereka bisa membuat blog lalu mengupload tulisan-tulisan tentang apa saja yang mereka tuntut dari pemerintah untuk dilaksanakan. Malah lewat tulisan itu lebih membawa dampak daripada demo di jalan,” imbuhnya.
Untuk diketahui, KIM ini merupakan kader atau unggulan dari masyarakat untuk pengelolaan informasi menuju masyarakat. Lugasnya, KIM dimaksudkan sebagai sarana masyarakat untuk memperoleh dan menyalurkan informasi, serta tempat sumber informasi yang terpercaya, akurat dan factual bagi masyarakat.
“Jadi jangan pandang remeh KIM. Keberadaan KIM ini merupakan wadah yang legitimate dan diakui public, lebih-lebih pemerintah. Jadi masyarakat harusnya berebutan untuk bisa mengelola KIM,” tandas Muhaimin. (adn)
No comments:
Post a Comment