Diduga Tidak Transparan FKS di Demo Warga Kalampa

Forum Keserasian Sosial (FKS) desa Kalampa didemo oleh puluhan masyarakat desa setempat (19/5), aksi massa dengan memblokir jalan ini dikarenakan dugaan terjadi penyimpangan dan tidak transparan dalam mengelola keuangan.

Koordinator Lapangan Rubenk, dalam orasinya mendesak para pengurus FKS untuk transparan. Program Keserasian Sosial dengan alokasi Dana sebesar Rp 114 Juta, dengan item pekerjaan berupa perbaikan lapangan sepak bola, pembukaan gang dan drainase hingga sekarang belum, tuntas. “Kami minta pengurus FKS transparan, dan mengapa sampai kini belum tuntas pekerjaanya,” Tanya Rubenk.

Ditambahkan Rubenk, dana yang diterima sejak tahun 2011 sebesar Rp 114 Juta tersebut untuk kesejahteraan warga Kalampa. Bukan untuk memperkaya diri para pengurus. Dinas Sosial harus tanggap dengan kasus pengurus FKS, termasuk Pemerintah Desa mampu mengambil sikap atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang di kelola pengurus FKS. Imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kabid Bansos, Drs M. Amin menjelaskan bahwa program Keserasian Sosial didanai dari Pemerintah Pusat. Pengelolanya, pengurus FKS yang di pilih dari dan oleh masyarakat Kalampa. Sehingga, warga Kalampa dapat menjadi pengawas yang berfungsi mengawasi jalanya pelaksanaan program serta dapat pula sebagai pengontrol.

M. Amin menambahkan untuk Kabupaten Bima mendapatkan alokasi program Keserasian Sosial ada di 8 Desa untuk tahun 2011. Desa yang mendapatkan alokasi dana itu, merupakan desa yang pernah mengalami konflik dengan desa yang lain. “Kalampa pernah Konflik dengan Dadibou, makanya mendapatkan alokasi anggaran,” ujar Amin.

Seraya mengakui bahwa kucuran alokasi dananya sebesar Rp 114 Juta, dan ketua FKS sudah berulang kali di panggil Dinas terkait keterlambatan penyelesaian fisik pekerjaan berupa penyempurnaan lapangan sepak bola. “untuk mempercepar prosesnya, kami siap membantu untuk mencarikan alat berat. Sesuai dengan keinginan Ketua FKS, kondisi lapangan harus di finising dengan alat berat,” janji Amin. [Bim]